News / Kolom / Berita
Kolom

Resolusi Konflik SARA di Pilkada Serentak

akurat logo
Achmad Fachrudin
Selasa, 16 Januari 2018 13:39 WIB
Share
 
Resolusi Konflik SARA di Pilkada Serentak
Achmad Fachrudin (Direktur Eksekutif Politik Literasi Indonesia, anggota Bawaslu DKI 2012-2017). Istimewa

AKURAT.CO.ID, Secara teoritik, politik identitas atau SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) merujuk kepada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok-kelompok seperti etnis, agama, atau dominasi sosial-kultural lainnya.  Politik identitas bisa juga diartikan sebagai aliran politik yang ingin melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, agama, etnisitas, gender, jenis kelamin, dan orientasinya.  Ubed S. Abdillah (2002) mengartikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai kategori politik yang utama.  Dengan demikian, politik identitas atau SARA adalah suatu terminologi untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok.

Ditinjau dari perspektif ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Namun dalam praktiknya, politik identitas dan identitas politik tak jarang dilakukan secara bersamaan sehingga prilaku politik identitas menunjukkan sekaligus sebagai identitas politik.

Menurut Huntington (2004), seperti dikutip M. Alfian Manan, sesungguhnya identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan (be constructed), dimana identitas ganda (multiple identitas) dimungkinkan terjadi, mengingat identitas merupakan produk interaksi yang penonjolannya bersifat situasional. Politisasinya telah memancing penonjolan identitas secara konfrontatif dan dan polarisatif.  Sedangkan menurut Snyder (1997), konflik nasionalisme SARA (etnic nationalism) merujuk mengemukanya solidaritas yang dibangkitkan oleh persamaan budaya, bahasa, agama, sejarah dan sejenisnya. “Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan mengarah ke demokrasi SARA, bakal merongrong perdamaian demokratis”.

Dalam praktiknya, politik identitas merupakan fenomena global. Bahkan di negara-negara maju secara ekonomi sekalipun, seperti Inggris, Perancis, Jerman dan lain sebagainya, politik identitas masih terjadi. Azyumardi Azra dengan mengutip penelitian Tufyal Choudlary (2007) mengatakan, peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Bangladesh yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki. Politik Islam yang berpadu dengana etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah ‘politik komunal’ sangat divisive dan sengit intra-muslim antar umat agama berbeda. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menerapkan politik rasisme dan intoleransi yang demikian sangat menonjol.

Realitas Kebhinnekaan

Sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi ladang subur bagi tumbuh-kembangnya politik identitas sehingga menjadi medan riset yang mempesona peneliti asing.  Sejumlah Indonesianis itu memandang politik identitas secara obyektif. Bahkan, banyak yang memandangnya dari sudut positif karena dianggap berperan penting dalam revolusi Indonesia melawan penjajah. Clifford Geerzt  misalnya, mengkaji ikatan-ikatan primordial di negara-negara baru dan Indonesia, termasuk dari aspek hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan, serta membagi tipologi masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok yakni: priyayi, santri dan abangan.  Kemudian George Mc Turnan Kahin (1952) menulis disertasi  tentang nasionalisme dan revolusi Indonesia.Nama-nama beken lainnya yang menyeramakkan bidang ini antara lain John Smail (1970), Herbert Feit dan Lance Castle (1970), R. William Lidle (1970), Ruth Mc Vey (1972), Barbara Harvey (1981), dan Benedic Anderson melalui bukunya: “Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism”.

Dalam praktiknya politik identitas banyak diterapkan oleh berbagai elemen dan komponen bangsa ini. Contohnya Pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari mendeklarasikan Resolusi Jihad di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. Jauh sebelumnya, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dicetuskan oleh para pemuda pemudi Indonesia dari berbagai suku dan agama sebagai hasil perundingan dari Kongres Pemuda I dan II diarsiteki oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1925. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa di tiga universitas, yakni RHS (Sekolah Tinggi Hukum), Stovia (Sekolah Tinggi Kedokteran), serta THC (Sekolah Tinggi Teknik) yang bertempat di Batavia dan Bandung. Penggagas organisasi ini adalah Soegondo Djojopoespito, Soewirjo, dan Sigit. Bung Tomo atau Sutomo bertempur melawan pendudukan Belanda dan berhasil merebut kota pahlawan Surabaya pada Oktober dan November 19145 karena memekikkan “Allah Akbar” (politik identitas) untuk mengobarkan semangat tentara dan rakyat dan akhirnya berhasil mengusir penjajah. 

Paska kemerdekaan, politik identitas melahirkan inspirasi bagi tumbuhnya partai politik. Misalnya dengan munculnya partai politik berbasis Islam tradisional (NU) dan Islam Modernis (Masyumi), Partai Muslimin Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan lain-lain.  Kemudian di masa Orde Baru, diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan lambang Ka’bah sebagai simbol politik merepresetasikan kepentingan umat Islam. Golkar dan untuk beberapa aspek, PDI, juga melakukan hal yang sama. Politik identitas terutama hadir dan menonjol ketika eforia ‘perubahan’ dibawa oleh angin reformasi paska runtuhnya regim Orde Baru dengan hadirnya begitu banyak partai-partai bersimbolkan Islam.  Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN),  Partai Keadilan, dan lain-lain.  Dalam kontek sejarah, politik identitas atau SARA menjadi faktor pemersatu rakyat melawan penjajah dan di awal-awal kemerdekaan, Orde Baru dan reformasi  menjadi salah satu wujud dari ikhtiar untuk mengisi masa-sama itu dengan program yang positif.

Sayangnya memang, kemunculan partai politik bersimbolkan  agama dibarengi dengan pergolakan politik di sejumlah daerah dengan munculnya agenda  pemekaran wilayah atas dasar asumsi-asumsi etnisitas yang lebih spesifik seperti Makasar, Banten, Papua, atau Riau. Eforia ini kemudian diikuti dengan ketegangan etnis yang dipicu oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah mulai dari Sambas, Aceh, Atambua (pengungsi eks Timor Timur), sampai dengan Papua. Tidak jarang pula dikaitkan dengan  politik etnisitas dan patronase dan klientelisme, politik identitas dan agama sebagaimana terjadi di Sulawesi Barat, Toba Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya,  konflik antar elit politik lokal sebagaimana terjadi di Sampang, Maluku Utara, Kalimantan Tengah dan lain sebagainya, konspirasi politik sebagaimana terjadi dalam konflik Maluku, konspirasi politik dengan jin dan lain sebagainya.

Berdasarkan studi yang dilakukan LIPI tentang konflik komunal pada 1999-2004 bertajuk “Conflict Prevention Framework” maupun riset tentang inteljen masa Soeharto tahun 2017 memperlihatkan, konflik pada masa Orde Baru hingga awal reformasi, kecendrungan konflik yang bernuansa SARA adalah by design dilakukan oleh kelompok militer dan inteljen untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Sedangkan di masa reformasi, akar persoalan konflik disebabkan terganggunya mobilitas sosial karena faktor ekonomi dan politik, rendahnya tingkat partisipasi dalam kebijkan negara, meningkatnya ekstremisme/radikalisme dan intoleransi, dan terpecahnya nilai-nilai kesamaan. Hal ini kemudian pada gilirannya mengakibatkan munculnya kesan, image, opini  atau citra bahwa politik identitas dan SARA yang semula sebagai faktor integrasi atau pemersatu bangsa menjadi faktor disintegrasi atau pemecah belah bangsa, dan mengancam NKRI.

Peringatan Dini

Ekpressi politik identitas kembali menemukan momentumnya yang demikian krusial dan rumit saat perhelatan Pemilu dan Pilkada paska era reformasi. Sebagaimana terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang mengkontestasikan antara Capres Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Terlebih lagi manakala terdapat Kepala/Wakil Kepala Daerah yang berbeda dari sisi agama, sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI 2012 (Cagub DKI Joko Widodo berpasangan dengan  Basuki Tjahaja Purama alias Ahok yang nota bene non muslim) versus Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nachrawi Ramli (muslim). Kondisi tersebut  terulang kembali dan berlangsung keras pada Pilkada DKI 2017 yang mengkontestasikan Cagub non muslim (Ahok) dengan Cagub muslim (Anies Baswedan).  Dalam kasus Pilkada DKI  2017,  sesungguhnya yang memainkan politik identitas atau politik aliran adalah semua pasangan kandidat dan diikuti oleh  berbagai elemen dan komponen masyarakat, baik yang diorganisir secara sistematis  (mobilisasi) maupun swadaya atau  atas inisiatif  masyarakat dengan beragam  motiv: dari mulai motif ideologis, politik, ekonomi, hingga agama.

Jika mengacu kepada pengalaman Pilkada 2017 di 101 daerah yang di dalamnya sedikitnya diikuti 22 kandidat non muslim yang justeru diusung partai Islam, seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Pada Pilkada di empat daerah tersebut, Pilkada relatif berlangsung aman dan kondusif. Pun demikian halnya pada Pilkada DKI 2017  yang dikatakan demikian panas dan penuh dengan politik SARA. Tetapi jika digaruk lebih mendalam, kalaupun terjadi politik identitas atau politik SARA,  bukan disebabkan karena latar belakang perbedaan agama,  atau etinis para kandidat karena hal tersebut merupakan realitas keindonesiaan, tetapi lebih disebabkan karena dimainkan dan dimanipulasinya isu-isu non agama dan non etnis. Sebagian lagi dipicu oleh maraknya berita di media massa, khususnya di Media Sosial yang gemar melansir informasi provokatif, bohong dan bahkan fitnah. 

Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2018? Bawaslu RI belum lama ini atau tepatnya Selasa (28/11/2017) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Dari IPK tersebut, muncul variable kerawanan sebagai akibat dimainkannya politik identitas atau politik SARA. Delapan provinsi yang mempunyai potensi kerawanan tinggi politik identitas adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  Sementara lima provinsi termasuk daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah dalam aspek politik identitas.

Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat di 14 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Alor, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupate Morowali, Kabupaten Mimika, Kota Subulussalam, dan kota Prabumulih.  Kerawanan aspek politik identitas pada tiga kabupaten/kota dengan skor kerawanan tertinggi dalah kabupate Tabalong, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten di Konawe yang dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indicator substasi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media serta kekerabatan politik calon. Sementara 39 Kabupaten/Kota masuk dalam daerah dengan kategori tingkat kerawanan sedang. Sisanya, 101 Kabupaten/Kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Pemetaan IPK yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut sejatinya untuk memberikan warning atau peringatan dini akan potensi ancaman politik SARA. Bukan memprediksi (meramal), dan apalagi menjustifikasi bahwa politik SARA tersebut bakal meledak pada Pilkada Serentak 2018.  Sama konyolnya dengan kemudian menyimpulkan secara gebyah uyah bahwa (bakal) maraknya politik SARA karena terinspirasi, terimajinasi atau diekspor dari Pilkada DKI 2017. Pandangan inilah yang belakangan dikampanyekan oleh sejumlah pihak, khususnya dari pihak yang masih belum bisa menerima kekalahan pada Pilkada DKI 2017. Yang berbahaya dari pandangan ini adalah bahwa jika terjadi konflik identitas atau SARA di Pilkada Serentak 2018 kemudian disimpulkan karena seolah-olah terinspirasi dan menjiplak Pilkada DKI 2017.  

Jernih dan Komprehensif

Lalu bagaimana sebaiknya kita mensikapi potensi politik identitas atau SARA dalam Pilkada Serentak? Pertama, memandang potensi kerawanan politik identitas dalam Pilkada secara lebih jernih, proporsional dan komprehensif.  Dalam kontek ini saya setuju dengan pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang wanti-wanti agar kita jangan terjebak memposisikan agama atau identitas politik sebagai tertuduh karena hal itu a historis dan tidak berdasar. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak semata-mata dari kaca hukum dan politik, melainkan juga dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, bahasa, agama dan sebagainya. Secara spesifik perlu dirumuskan secara bersama apa yang  dimaksud dengan politik identitas dalam kontek Pemilu/Pilkada; apa yang boleh dan tidak boleh dengan politik identitas dalam kampanye (batasannya yang jelas) beserta contoh narasinya,  dan lain sebagainya. Selain juga meriset secara case by case apa sebenarnya yang melatari konflik SARA dalam Pilkada di suatu daerah (lokal).

Kedua, sekalipun diakui bahwa Pilkada DKI  2017 banyak ditingkahi dengan politik identitas atau SARA oleh semua Paslon dengan volume, frekuensi dan eskalasi yang berbeda-beda, namun yang penting dicatat adalah bahwa Pilkada DKI 2017 diakui banyak pihak telah berlangsung dengan Luber, Jurdil, aman dan damai. Hal ini terwujud karena kemampuan seluruh stakeholder Pilkada untuk tetap memelihara kondisi dan situasi keamanan secara kondusif. Pendekatan (treatment) yang digunakan tidak hanya bersifat legalistik dan formal, melainkan melalui proses koordinasi dan komunikasi yang intens dengan institusi kemasyarakatan formal maupun informal serta para tokoh-tokoh utamanya, baik tokoh masyarakat (tomas) maupun tokoh agama (toga). Bahkan boleh dibilang, sebagian solusi konflik SARA itu menggunakan kearifan lokal. Sekalipun demikian, disadari adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan secara bersama prosedur penanganan pelanggaran politik SARA agar tidak menjadi multi tafsir dan saling menyalahkan.

Ketiga,  berbekal pengalaman pada Pilkada DKI 2017 serta konflik-konflik bernuansa SARA sebelumnya dan menghadapi konflik dalam Pilkada Serentak 2018, ada kebutuhan mendesak untuk menyiapkan suatu kerangka umum atau modul-modul dalam mengelola, resolusi  serta rekonsiliasi paska konflik SARA secara komprehensif. Bahkan, dosen Jurusan Ilmu Politik di Northeastern University Boston Amerika Serikat Alexader Keller Hirsch merekomendasikan kepada semua pihak untuk mempersiapkan pengadilan hukum, komisi pencari fakta dan kebenaran, permintaan maaf secara resmi, dan pernyataan-pernyataan publik yang berfungsi sebagai contoh-contoh paradigmatik. Masing  menurut menurut Hirsch, masing-masing pihak perlu dibentuk dan dilakukan demi membantu sebuah masyarakat untuk melupakan masa lalunya yang melibatkan kekerasan da untuk membangun kembali sebuah era yang lebih adil setelah masa yang buruk dan penuh kekerasan berlalu. []

(Penulis adalah Direktur Eksekutif  Politik Literasi Indonesia, anggota Bawaslu DKI 2012-2017)


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Pangdam IX Ingatkan Potensi Konflik Meningkat di Tahun Politik

Selasa, 20 Februari 2018 02:14 WIB

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto mengingatkan akan acaman yang yang harus diantisipasi oleh dengan baik oleh bangsa Indonesia.


Bungkam Betis, Real Madrid Ciptakan Gol ke-6.000

Selasa, 20 Februari 2018 02:10 WIB

Pesta gol terjadi di markas Real Betis


Mantan Komisioner Komnas HAM Dukung Pati Polri Jadi Plt Gubernur Sumut

Selasa, 20 Februari 2018 01:35 WIB

Pigai mengaku mendukung keputusan Mendagri yang mengangkat Pati Polri untuk menjadi Plt GUbernur Sumut


Seekor Paus Ditemukan Mati di Kawasan Pulau Banyak

Selasa, 20 Februari 2018 01:10 WIB

Seekor paus ditemukan mati di Pulau Asoq.


Ayah James Restui Sang Anak Tinggalkan Real Madrid

Selasa, 20 Februari 2018 01:00 WIB

Dia menjalani masa pinjaman selama dua musim di Muenchen


Dapat Nomor Urut 11, Ini Kata Ketua DPD PSI Sumut

Selasa, 20 Februari 2018 00:47 WIB

Fuad Ginting mengaku bersyukur partainya itu mendapatkan nomor urut 11 pada Pemilu 2019 mendatang.


Namanya Disebut, Fahri Hamzah: Nazaruddin Panik Persekongkolan Mulai Terbuka

Selasa, 20 Februari 2018 00:27 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Nazaruddin yang menyebut namanya.


Persib Kehabisan Stok Striker Lokal Berkualitas?

Selasa, 20 Februari 2018 00:20 WIB

Setidaknya Persib butuh empat pemain tambahan


Terinspirasi Masa Kecil, 'Guru Ngaji' Ingin Sejahterakan Pengajar Agama

Selasa, 20 Februari 2018 00:05 WIB

Film dikemas secara ringan sehingga bisa menjadi tontonan bagi semua kalangan dan didedikasikan untuk pengajar agama atau guru ngaji.


Kesalahan Fatal Tim Kasta Tiga Saat Jamu Spurs

Selasa, 20 Februari 2018 00:05 WIB

Kedua tim harus memainkan laga replay


Pemerintah Diminta Berdamai dengan Kelompok Habib Rizieq, Jika Tidak, Ini yang Akan Terjadi

Senin, 19 Februari 2018 23:56 WIB

Pemerintah seharusnya berdamai dengan kelompok yang menjadi pendukung Habib Rizieq Shihab.


Dikhianati Istri dan Pamannya, Ini yang Dilakukan Sandi

Senin, 19 Februari 2018 23:46 WIB

Pelaku emosi saat melihat korban melintas membawa dagangan dari arah utara.


Meski Kepulangan Habib Rizieq Belum Pasti, Eggi Sudjana Klaim Puluhan Ormas Siap Kawal

Senin, 19 Februari 2018 23:45 WIB

Eggi Sudjana mengklaim akan ada puluhan ormas yang bakal menjemput Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta 21 Februari mendatang.


Nazarudin Tiba-tiba Merintih saat Ditanya Soal Puan Maharani di e-KTP

Senin, 19 Februari 2018 23:34 WIB

Nazar tertawa ketika disinggung soal peran dari Ketua Fraksi PDIP saat proyek e-KTP bergulir.


Golkar Minta Kepulangan Rizieq Shihab Jangan Dijadikan Pengganggu Stabilitas Politik

Senin, 19 Februari 2018 23:19 WIB

Wasekjen Golkar Viktus Murin menilai bahwa kepulangan Rizieq merupakan hal biasa.